Sultra 2023 – Usulan kandidat penjabat (Pj) kepala daerah bukan hak gubernur, namun Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang memberikan hak prerogatif kepada presiden untuk menetapkan Pj gubernur. Sedangkan penetapan Pj bupati dan wali kota didelegasikan kepada menteri dalam negeri (mendagri). Usulan Pj kepala daerah yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah diatur sesuai dengan mekanisme UU dan asas profesionalitas, semangat dari pembuatan UU Nomor 10 Tahun 2016, yaitu pelaksanaan pilkada serentak pada tahun yang sama dengan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg).
Beberapa Pj kepala daerah yang di angkat oleh Kemendagri dinilai tidak tepat sasaran atau bahkan cenderung gagal dalam memimpin di daerah, salah satunnya yang terjadi di Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Pj Bupati Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Basiran diberhentikan dari jabatan sebagai tenaga ahli gubernur bidang pemerintahan, politik dan hukum.
Basiran juga dinilai tidak mampu atau gagal menjalankan tugas sebagai Pj Bupati Buton.
Olehnnya itu kami yang tergabung dalam “Ikatan Pemuda Dan Masyarakat Buton-Pemerhati Demokrasi” Menginginkan situasi yang kondusif pasca Pj Basiran dan Masyarakat buton tidak menghendaki lagi sosok Pj Bupati yang berasal dari luar Kabupaten Buton, Seperti Basiran yang sangat tidak mengerti situasi dan kondisi di Kabupaten Buton.
Pj yang tidak mengenal karakter dan kultur budaya Buton sehingga kondisi Buton kacau bahkan amburadul dalam menghadapi tahun politik.
Kami melihat dan mengamati situasi di Kabupaten Buton lebih pantas dipimpin oleh sosok bapak Haruna, beliau putra asli Buton dan lama berkarir di Buton sehingga sosoknya dapat menyatu dengan semua komponen masyarakat termaksud para forkopimda dalam bekerja sama dalam membangun daerah.
Haruna adalah seorang birokrat yang punya dedikasi tinggi dalam bekerja dan menjalankan tugas sehingga kami sangat menginginkan dia menjadi Pj Bupati Buton.
Kami meminta kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agar mengangkat dan menetapkan Haruna sebagai Pj Bupati buton yang akan datang, karena masyarakat Buton menginginkan dan percaya bahwa sosok seperti Haruna yang memiliki latar belakang birokrasi dan berasal dari suku asli Buton dapat membawa daerah jauh lebih baik.
Penulis : Raka
